KRITIK SOLIDARITAS BENCANA BANJIR DI WILAYAH PERTAMBANGAN!!

[Ilustrasi Kartun Bantuan Bencana Alam, Diambil Dari Homecare24]

Kritik Terhadap Solidaritas: Menyingkap Tirai Kebenaran di Balik Bantuan Kemanusiaan

Oleh: Rudhy Pravda 

Di tengah-tengah bencana banjir begitu mengerikan yang melanda wilayah pertambangan akibat ulah manusia yang merusak hutan dan gunung, kita disuguhi pemandangan tragis yang menyayat hati. Luapan air yang menghancurkan sungai, tanah perkebunan warga, perkampungan dan rumah-rumah warga, kerugian lainnya dialami, dan kehidupan di sekitarnya adalah dampak nyata dari kerusakan ekologis yang disebabkan oleh eksploitasi tanpa batas dari sektor pertambangan. Dalam momen-momen seperti ini, masyarakat korban bencana seringkali menerima doa-doa duka, tangisan, dukungan solidaritas berupa sumbangan, serta perhatian dari berbagai pihak. Bantuan ini datang tidak hanya dari rakyat, komunitas, organisasi mahasiswa, LSM, dll, tetapi juga dari lembaga pemerintahan, elit politik, industri pertambangan, dan relawan. Meskipun kita patut bersyukur atas solidaritas kemanusiaan ini, penting untuk kita kritis dan menjawab secara terbuka lebih dalam mengenai motivasi dan implikasi dari bantuan yang diberikan.

Kritik Terhadap Bantuan Kemanusiaan dari Elit Politik dan Pertambangan

Pemberian bantuan oleh elit politik dan pihak pertambangan sering kali dianggap sebagai bentuk kepedulian sosial. Namun, ada realitas yang lebih gelap di balik bantuan ini. Sumbangan berupa makanan, pakaian, air minum, obat-obatan, terpal, dan tempat berlindung merupakan strategi klasik dari perusahaan dan pemerintah daerah yang selama ini bertanggung jawab atas perampasan hutan dan kerusakan lingkungan. Paket-paket bantuan ini sering kali digunakan sebagai tirai penutup untuk menyembunyikan agenda yang lebih besar: melanjutkan eksploitasi kekayaan alam dan merampas hak hidup masyarakat yang tinggal di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, seperti nikel, emas, dan lainnya.

Dalam nama "bantuan kemanusiaan," pihak pertambangan dan kaki tangannya elit politik di daerah-daerah tersebut berusaha menutupi kerusakan yang mereka sebabkan. Mereka menyebarkan bantuan untuk membeli martabat dan harga diri masyarakat yang terjebak dalam situasi darurat, membuat mereka enggan untuk menolak atau mengkritik bantuan tersebut. Situasi ini mencerminkan hubungan sosial patron-klien (tidak teganya masyarakat) yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk melanggengkan dominasi mereka.

Kepalsuan Klaim Kepedulian dari Pertambangan dan Pemerintah

Klaim dari pihak pertambangan bahwa mereka bukan pelaku utama dalam bencana banjir ini seringkali hanyalah upaya untuk melemparkan tanggung jawab. Mereka sering kali menyalahkan faktor lain seperti meluapnya air karena cuaca berubah dan curah hujan yang tinggi atau kegiatan perusahaan lain di hutan. Strategi ini menunjukkan betapa kompetitifnya (persaingan) dunia pertambangan dalam sistem kapitalisme, di mana setiap pihak berusaha menghindari kesalahan dan tanggung jawab. Pemerintah sering kali menjadi corong untuk membela klaim perusahaan melalui lembaga-lembaga lingkungan hidup dan elit politik daerah yang ada. Bantuan langsung yang diberikan oleh mereka dianggap sebagai 'berkah' dan cara untuk menunjukkan kepedulian, padahal itu hanya upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari kerusakan ekologis yang sebenarnya mereka ciptakan.

Politik Adu Domba dan Manipulasi

Praktik pemberian bantuan oleh perusahaan dan pemerintah ini merupakan bentuk politik adu domba yang licik pada momen tertentu masyarakat akan tercerai berai dalam bentuk solidaritas. Dengan memanfaatkan kekacauan dan bencana ekologis, mereka membagi-bagikan bantuan sosial untuk menciptakan ilusi kesejahteraan di tengah bencana yang mereka ciptakan. Bantuan ini sering kali digunakan untuk mengamankan posisi politik, meraup keuntungan, dan melanggengkan kekuasaan. Sementara masyarakat terjebak dalam penderitaan, sedangkan elit politik dan pemilik modal pertambangan terus memperkuat cengkeraman mereka dengan memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri.

Di tengah-tengah krisis iklim global, di mana dunia berjuang untuk masa depan planet bumi-manusia, pertambangan dan pemerintah pendukungnya malah melihat bencana sebagai kesempatan untuk memperkuat dominasi mereka. Mereka turun melakukan blusukan ke lokasi bencana dengan kamera dan tukang ambil dokumentasi, seolah-olah berusaha mengalihkan perhatian publik dari kejahatan yang mereka lakukan untuk di liput di media-media mainstream. Bukankah lebih bijaksana jika mereka berhenti dari deforestasi dan eksploitasi yang merusak ekosistem daripada fokus pada pencitraan di tengah bencana?

Menolak Solidaritas Palsu dan Memperjuangkan Hak

Adalah suatu kebohongan jika pemerintah dan perusahaan berusaha mendisiplinkan pertambangan hanya pada saat momentum Pilkada, sementara biaya untuk setiap calon Bupati, Gubernur, dan DPRD terhubung erat dengan uang/dana kampanye dan dukungan politik dari sektor borjuasi baik yang ada di Jakarta maupun di daerah oleh konglomerat. Mengklaim bahwa mereka membawa perubahan positif sebagai visi pembangunan adalah pengulangan dari jejak langkah pembangunan kapitalis-neoliberal yang sama sekali tidak baru. Pertambangan terus mengabaikan hukum dan hak asasi manusia, melanggar berbagai peraturan lingkungan hidup, dan melakukan eksploitasi yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Dibawah payung undang-undang sapu jagat Omnibus Law, MINERBA, dan peraturan lainnya hanya memperkuat kekuasaan mereka selama periode kepemimpinan yang ada maupun diupayakan akan melanjutkan.

Apakah kita akan terus membiarkan solidaritas yang sebenarnya penuh kepalsuan ini terjadi? Apakah kita akan terus menutupi luka mendalam dan penderitaan yang disebabkan oleh tindakan pertambangan? Kita harus menolak bantuan yang hanya menjadi umpan bagi kepentingan mereka. Bantuan ini hanya mencerminkan ketidakadilan dan eksploitasi yang lebih besar yang sedang kita hadapi. Menolak dalam pengertian bermartabat karena amarah begitu dalam, karena tertampung begitu lama berpuluh-puluh tahun, dan perasaan sadar karena dibodohi selama ini. Saatnya kita harus bisa menunjukkan sikap kita secara tegas untuk menuntut hak kita diwujudkan, menolak semua bentuk bantuan yang mengandung unsur penipuan dan manipulasi. Kita harus bangkit dengan kesadaran yang lebih mendalam, melawan eksploitasi, dan memperjuangkan hak-hak kita serta keberlanjutan lingkungan hidup. Hanya dengan cara ini kita bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang penuh kesengsaraan dan penindasan yang sudah lama kita alami. Dengan berani melawan tentunya, dan membuat/membentuk alat perlawanan/perjuangan yang punya komitmen bersama sebagai alternatif.

Catatan Penting

Pertambangan dan elit politik daerah melanggengkan kekuasaan mereka dengan memanfaatkan bantuan sosial sebagai alat untuk mengontrol dan memecah belah masyarakat. Mereka mengubah situasi krisis menjadi peluang untuk meningkatkan citra mereka di mata publik, sementara terus mengeksploitasi dan merampok sumberdaya alam tanpa hambatan. Dukungan langsung dari Jakarta adalah peluang besar bagi mereka untuk mempertahankan penindasan.

Kita, sebagai masyarakat akar rumput, meminjam istilah Max Lane "Arus Bawah", harus memperkuat struktur perlawanan dan menolak setiap bentuk bantuan yang memiliki tendensi politik tersembunyi. Kerusakan yang ditimbulkan adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar hanya dengan bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan. Mari kita tegakkan martabat dan hak kita, serta menolak segala bentuk penipuan yang mengancam masa depan kita. Siapa lagi kalau bukan kita. BERSATULAH!!

(Ternate, 31 Juli 2024)