FAGOGORU ADA DI MANA?

[Sebuah Maklumat Tertulis Bangsa Fagogoru di Deklarasikan Pada Mubes Ke-V di Ternate, 8 Oktober, 2023]

Menelisik Konspirasi di Balik Rekomendasi: Kritik Terhadap Musyawarah FAGOGORU dan Keberanian Kaum Intelektual

Oleh: Rudhy Pravda 

Dalam diskursus politik kontemporer, sering kali kita dihadapkan pada paradoks dan ambiguitas di mana idealisme perjuangan bertemu dengan kenyataan pragmatis dan oportunis yang menyakitkan. Musyawarah FAGOGORU V (Ternate, 6 Oktober, 2023) adalah salah satu contoh dari konflik tersebut, di mana keputusannya menyisakan berbagai pertanyaan mengenai keberpihakan dan representasi. Tulisan pendek ini bertujuan untuk membedah fenomena tersebut, dengan fokus pada watak organisasi, peran golongan intelektual, dan permasalahan sistemik yang menghambat perubahan sosial yang substansial, serta resiko-resiko yang terjadi terhadap lingkungan hidup Halmahera yang masuk dalam dinamika Forum Musyawarah Besar Fagogoru.

Watak Konspiratif dalam Pengambilan Keputusan

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa keputusan yang diambil oleh organisasi tersebut tampak konspiratif. Artinya, sejumlah kecil individu yang berada di posisi pengambilan keputusan beroperasi atas nama mayoritas, tanpa melibatkan suara dan pendapat dari perwakilan yang lebih luas dan berbasis akar rumput. Hal ini mencerminkan struktur organisasi yang tidak demokratis, di mana keputusan penting diambil secara tertutup, menyisakan mayoritas tanpa kesempatan untuk terlibat dalam perdebatan yang sehat dan faktanya menjadi organisasi pasif sekarang ini.

Konspirasi dalam konteks ini tidak hanya berarti persekongkolan rahasia, tetapi juga mengacu pada proses di mana keputusan dikuasai oleh kelompok kecil dengan agenda tertentu, tanpa melibatkan representasi yang layak dari masyarakat luas. Ini mengindikasikan ketidakadilan dalam cara keputusan diambil, yang sering kali mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat akar rumput.

Peran Golongan Intelektual dan Elit Daerah

Kedua, rekomendasi yang dihasilkan oleh kelompok ini melibatkan golongan intelektual, elit daerah, dan partai borjuasi. Secara teori, golongan ini seharusnya memiliki kapasitas untuk mendorong kemajuan dan keadilan sosial, tetapi kenyataannya sering kali mereka terperangkap dalam ambisi pribadi dan keinginan untuk mencapai kekuasaan atau keuntungan ekonomi. Banyak dari mereka yang, meskipun terdidik dan berpendidikan tinggi, sebenarnya memiliki agenda tersendiri yang tidak selalu sejalan dengan aspirasi masyarakat yang lebih luas.

Golongan ini, yang pada awalnya tampak sebagai pendorong reformasi, sering kali lebih fokus pada kepentingan pragmatis dan oportunis mereka sendiri. Mereka tidak jarang berusaha memanfaatkan posisi mereka untuk meraih kekuasaan atau keuntungan di masa depan, sering kali dengan mengabaikan isu-isu penting seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Dengan track record yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap isu-isu krusial ini, golongan ini menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi mereka.

Kritik Terhadap Rekomendasi dan Tindakan Praktis

Kritik yang lebih mendalam juga perlu diarahkan pada makna konspiratif dari rekomendasi tersebut. Dalam banyak kasus, rekomendasi yang dihasilkan bukanlah refleksi dari keinginan kolektif rakyat termasuk tuntutan dan analisis aktivis mahasiswa, tetapi lebih merupakan hasil dari permainan politik yang melayani kepentingan elit borjuasi dan kapitalisme global. Ini sering kali mengarah pada keputusan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas dan lebih memperhatikan kepentingan jangka pendek daripada solusi yang berkelanjutan.

Rekomendasi yang dihasilkan dari musyawarah FAGOGORU tampaknya hanya sekadar "ungkapan enak" yang manis di permukaan tetapi pahit di lapangan. Implementasi dari rekomendasi ini sering kali menemui hambatan ketika dihadapkan pada realitas praktis, termasuk penolakan terhadap tuntutan-tuntutan yang dianggap terlalu radikal atau mengganggu kepentingan elit. Dengan kata lain, rekomendasi yang disepakati tampaknya lebih banyak berfungsi sebagai alat untuk meredam ketidakpuasan daripada sebagai langkah nyata menuju perubahan sosial yang substansial.

Ketidakberanian dan Pragmatisme dalam Tindakan

Selanjutnya, sikap penakut dan pragmatis yang diambil oleh para politisi dan aktivis dalam situasi seperti ini sangat disayangkan. Ketika dihadapkan pada tekanan untuk membela tuntutan rakyat, banyak yang memilih untuk menghindar atau bahkan memblokade usaha-usaha protes. Hal ini menggambarkan budaya politik yang lemah dan tidak berani, di mana suara rakyat sering kali terabaikan demi kenyamanan politik pribadi dan hanya didaur kembali pada pemilihan kepala daerah berlangsung.

Kritik terhadap sikap ini mengacu pada bagaimana para intelektual, aktivis dan politisi, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, malah cenderung menghindar dari tanggung jawab. Ketika mereka tidak berani untuk melawan kekuatan dominan dan lebih memilih untuk bermain aman, mereka sebenarnya mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang seharusnya mereka perjuangkan.

Penutup: Menegakkan Keadilan dalam Keterwakilan dan Tindakan

Kesimpulannya, evaluasi terhadap musyawarah FAGOGORU dan rekomendasi yang dihasilkannya menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem pengambilan keputusan yang ada. Keberanian untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan harus menjadi landasan utama bagi setiap individu dan kelompok yang terlibat dalam proses tersebut. Hanya dengan menegakkan keterwakilan yang adil dan menolak sikap pragmatis yang merugikan, kita bisa berharap untuk mencapai perubahan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Itupun kalau masih menaruh harapan pada Fagogoru, ataupun dalam pengertian secara organisasi, apa memang ada kekuatan progresif tandingan?

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berjuang dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan dihargai. Kita harus menuntut agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas, bukan hanya kepentingan segelintir individu atau kelompok elit. Hanya dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa perjuangan kita untuk keadilan sosial dan demokrasi tidak sia-sia dan benar-benar menghasilkan perubahan yang berarti, bila ruang demokrasi dapat diisi dengan visi alternatif yang jelas dan terarah untuk masa depan pembangunan manusia yang seutuhnya.

   (Ternate, 29 Juli, 2024)