FAGOGORU AKAN KE MANA?

[Sikap Politik Elit Daerah Mendeklarasikan Impian Untuk Mewujudkan Provinsi Halmahera Raya]

Fagogoru Akan Ke Mana?

Oleh: Rudhy Pravda 

Bila kita melirik perkembangan saat ini dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam forum Musyawarah Besar Fagogoru, Jumat, 6 Oktober 2023. Sangat jelas, bahwa apa yang seharusnya menjadi landasan perjuangan bersama, justru tampak terbungkam oleh kepentingan-kepentingan terselubung yang merugikan rakyat banyak. Kita bisa ambil fakta tentang fenomena bencana banjir di Halteng dan Haltim, kasus korupsi yang melibatkan elit pejabat daerah, eksploitasi pertambangan terhadap hutan Halmahera, sungai-sungai yang coklat, laut yang berubah warna, kemiskinan dan pembangunan manusia yang tidak jelas arahnya seperti apa, dan lain-lain dan lain-lain. Dalam tulisan pendek ini, sebagai refleksi untuk memberi notifikasi kembali, tentang ingatan bersama sebagai bentuk dorongan secara terbuka agar memiliki perenungan mendalam, tugasnya kita harus menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana watak organisasi ini yang konspiratif, ketidakpastian dari golongan intelektual elite yang memegang kekuasaan, serta ketidakberdayaan budaya demokrasi dalam aksi nyata, membentuk sebuah gambaran buram tentang masa depan masyarakat yang seharusnya lebih adil dan setara.

1. Watak Konspiratif Organisasi: Watak konspiratif dari organisasi ini jelas terlihat dari cara mereka yang segelintir orang mengambil keputusan tanpa melibatkan suara mayoritas dari masyarakat akar rumput yang tidak partisipatif. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekelompok kecil individu ini tidak melibatkan diskusi yang demokratis dan justru menunjukkan ketidakpedulian terhadap pendapat dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang diambil dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat yang seharusnya terwakili dalam pengambilan keputusan tersebut pada Mubes Berlangsung.

2. Golongan Intelektual yang Terlalu Fokus pada Kepentingan Pribadi: Rekomendasi yang dikeluarkan oleh golongan intelektual, elit daerah, dan borjuis kecil menggambarkan sebuah ironi. Mereka adalah individu-individu yang pada dasarnya memiliki ambisi pribadi untuk menjadi borjuis atau elit politik di masa depan atau yang sedang berkuasa sekarang untuk mempertahankan dan melanjutkan, dengan track record yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembangunan progresif dan kemanusiaan. Ambisi politik mereka lebih mendominasi daripada kepedulian tulus terhadap masyarakat. Hal ini menciptakan keraguan akan moralitas dan keberanian politik mereka dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan justru memperlihatkan kepentingan pragmatis dan oportunis yang sempit.

3. Tidak Mewakili Kelas Akar Rumput: Mereka yang diharapkan bisa menjadi agen pembebas masyarakat bawah ternyata tidak mampu memenuhi harapan tersebut. Keterwakilan yang seharusnya mewakili suara masyarakat akar rumput malah terpinggirkan. Dalam konteks ini, rekomendasi yang diberikan tidak dapat dianggap sebagai langkah nyata untuk keadilan sosial, melainkan sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang terjebak dalam pola pikir elit politik borjuasi.

4. Pragmatisme dan Oportunisme di Balik Rekomendasi: Lebih jauh lagi, rekomendasi ini hanyalah "permen karet" yang manis di atas kertas namun tidak berarti apa-apa dalam praktiknya. Para intelektual dan elit ini tampaknya lebih tertarik pada pengaturan kekuasaan dan pemberian karpet merah untuk investasi yang dapat merusak lingkungan hidup, daripada memperjuangkan tuntutan yang nyata dan mendesak dari masyarakat. Mereka tidak berani menghadapi risiko politik dan lebih memilih untuk mengambil jalan yang aman dan pragmatis, yang mengabaikan hak-hak rakyat.

5. Ketidakberanian dalam Perjuangan: Realitas lapangan menunjukkan bahwa mereka yang mengklaim sebagai kaum demokrat yang tidak radikal justru menunjukkan ketidakberanian dalam memperjuangkan tuntutan-tuntutan mendasar. Ketika tuntutan-tuntutan seperti #Save_Sagea, #Save_Wato_Wato, kasus-kasus kecelakaan buruh tambang dengan meregang nyawa, hutan, gunung dan air dihancurkan dan kasus pembunuhan Haltim-Halteng disuarakan, mereka malah memilih untuk mengabaikan dan memblokade upaya tersebut. Ini adalah bentuk nyata dari ketidakberanian dan ketidakmampuan untuk menghadapi konflik yang berkaitan dengan hak-hak rakyat.

6. Kesimpulan: Dalam situasi ini, kita perlu menanyakan dengan tegas: Fagogoru akan ke mana? Apakah kita akan terus diperbudak oleh kepentingan elit dan intelektual yang tidak peduli dengan nasib rakyat, ataukah kita akan melawan ketidakadilan ini dan berjuang untuk pembebasan sosial yang sejati? Melihat bagaimana proses dan rekomendasi ini dikendalikan oleh mereka yang tidak mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dengan betul-betul terarah, adalah saat yang tepat untuk memperjuangkan alternatif yang lebih berani dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita tidak boleh terjebak dalam retorika kosong, bombastis dan mimpi siang bolong elit politik yang berkuasa saat ini, dan kita harus punya rumusan visi-program dan tekanan politik yang menjadi alternatif sebagai duel terbuka, berdiri teguh melawan ketidakadilan yang ada.

    (Ternate, 29 Juli, 2024)