BANJIR dan POLITIK. KEGAGALAN KEPEMIMPINAN DI HALMAHERA TENGAH!!


[Dokumentasi Banjir Di Halmahera Tengah, Desa Lelilef Weibulen, 2 Agustus 2024]

Banjir dan Politik: Krisis Lingkungan dan Kegagalan Kepemimpinan di Halmahera Tengah!!

Oleh: Rudhy Pravda 

Banjir yang terus menerjang wilayah perkampungan di Halmahera Tengah, di Desa Lelilef Weibulen (2/8/24), dan sebelumnya di Desa Lukulamo dan sekitarnya (22/7/24), mengungkapkan sebuah fenomena lingkungan dari kemurkaan alam yang menyentuh semua lapisan masyarakat akibat dari kapitalisme pertambangan. Di tengah kepanikan dan keputusasaan rakyat, wajah-wajah lelah, sedih, marah, dan emosional mencerminkan penderitaan yang mendalam akibat bencana ini. Namun, ada sebuah aspek lain yang tampaknya mencoba mengalihkan perhatian dari krisis ini: euforia Pilkada.

Pilkada, sebagai momentum demokrasi liberal, seringkali memberikan harapan baru melalui proses pemilihan calon pemimpin. Euforia ini, yang didorong oleh dukungan berbagai elemen seperti mahasiswa, elit intelektual, politisi dan rakyat miskin, tampaknya memberikan semangat baru dalam mengatasi keresahan. Namun, pada kenyataannya, Pilkada hanya menawarkan solusi yang bersifat sementara, palsu, pragmatis-oportunis dan sering kali tidak menyentuh inti permasalahan yang ada.

Selama puluhan tahun, rakyat Halmahera Tengah telah dipimpin oleh elit kekuasaan yang tidak menunjukkan komitmen serius dalam menangani masalah mendasar seperti bencana banjir ini. Ada laporan yang menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan, termasuk banjir yang terus menerjang, berkaitan erat dengan kegiatan pertambangan yang rakus akan sumber daya alam. Kegiatan ini, yang sering dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan, telah menyebabkan perubahan drastis dalam ekosistem, seperti penggundulan hutan besar-besaran dan pencemaran sungai.

Ketidakpuasan rakyat yang jumlahnya mencapai 70-90 ribu jiwa di kabupaten kota ini tidak tampak dalam bentuk perlawanan yang berarti. Budaya sosiologis yang mengakar dalam masyarakat, seperti sistem patron-klien, menghambat munculnya tantangan yang efektif terhadap status quo. Sistem ini menciptakan hubungan ketergantungan antara rakyat dan elit kekuasaan, sehingga rakyat sering kali merasa terjebak dalam situasi di mana melawan akan membawa konsekuensi yang tidak diinginkan.

Arus banjir yang menerobos dan menghancurkan infrastruktur penahan air, serta penutupan sungai-sungai oleh tanah dan pohon dari deforestasi, adalah gambaran nyata dari kehancuran ekologis yang terjadi. Namun, arus air ini seharusnya bisa menjadi simbol "arus bawah" atau gerakan perlawanan dari rakyat terhadap kebijakan dan praktik yang merusak lingkungan. Sayangnya, tidak ada dorongan signifikan dari masyarakat untuk menantang kebijakan pertambangan yang merugikan atau elit kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Apa penyebabnya rakyat tidak melawan?

Salah satu faktor utama mengapa perlawanan rakyat tidak muncul adalah kekhawatiran akan reperkusi dari pusat kekuasaan, seperti Jakarta atau Senayan. Budaya elit daerah yang lebih suka "menjilat ke atas dan menginjak ke bawah" memperburuk situasi, di mana para elit lebih memilih untuk mengakomodasi keinginan partai borjuasi dan pengusaha tambang daripada berjuang untuk kepentingan rakyat dan lingkungan. Ini menciptakan lingkaran setan di mana kekuasaan lokal terjerat dalam kepentingan pribadi dan golongan, mengabaikan tanggung jawab sosial dan ekologis.

Kegagalan dalam menangani bencana banjir dan kerusakan lingkungan di Halmahera Tengah adalah cerminan dari masalah yang lebih luas dalam sistem pemerintahan dan politik di Indonesia. Untuk mengatasi krisis ini secara efektif, dibutuhkan keberanian politik yang serius dengan segala resiko menantang kepentingan besar dan komitmen nyata dari para pemimpin untuk melindungi lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya perubahan mendasar dalam pola pikir dan praktik kepemimpinan, bencana serupa akan terus menghantui masyarakat, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik akan tetap terjebak dalam siklus ketidakadilan dan kerusakan. Pertanyaan adalah, kalau kepemimpinan elit politik daerah sekarang ini tidak dapat dipercaya untuk menaruh harapan perubahan pembangunan manusia seutuhnya dan lingkungan hidup lebih baik, maka---harus ada alternatif dari kepemimpinan progresif yang muncul sebagai pilihan dari bawah, gerakan akar rumput dengan kekuatan demokrasi rakyat yang memiliki visi dan langkah-langkah kerja konkrit jangka panjang. Tak ada pilihan lain, kalau mau ada perubahan lebih baik dari situasi yang ada sekarang. 

(Ternate, 3 Agustus 2024)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KAPITALISME dan KENDALI PIKIRAN!!

Gambar
  [Sumber Gambar Internet] Kapitalisme dan Kendali Pikiran: Sebuah Opini Publik Yang Tidak Hadir!! Oleh: Rudhy Pravda  Kapitalisme bukan hanya sebuah sistem ekonomi; ia adalah sebuah mesin yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita, mulai dari politik, pendidikan, sosial-budaya hingga media massa. Sebagai sistem yang mengutamakan kepentingan modal, kapitalisme berfungsi untuk mengontrol dan memanipulasi cara kita berpikir dan bertindak. Sementara angkatan bersenjata, hukum, dan parlemen melayani kepentingan kapitalisme-imperialisme secara langsung, ada satu alat yang tak kalah penting dalam menjaga sistem ini tetap berjalan: media massa. Media Massa dan Kontrol Pikiran Media massa berfungsi sebagai alat utama dalam pengendalian opini publik. Dalam sistem kapitalisme, media tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga membentuk cara kita memandang dunia. Media massa secara sistematis mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang menguntungkan pemilik modal, sementara m...
Baca selengkapnya

BAYANGAN MASA DEPAN SEPERTI APA YANG MAU DIWUJUDKAN UNTUK HALMAHERA TENGAH?

Gambar
Dokumentasi Banjir Yang Terjadi Di Beberapa Desa Di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Masa Depan Halmahera Tengah: Antara Banjir, Pertambangan, dan Aktivisme Lingkungan. Oleh: Rudhy Pravda "Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang. Karena manusia juga bisa membikin kenyataan-kenyataan baru. Kalau tak ada orang mau membikin kenyataan-kenyataan baru, maka “kemajuan” sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari kamus umat manusia." (Pramoedya Ananta Toer) Halmahera Tengah (Halteng) adalah salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Pertanyaan yang belum terjawab dengan jelas adalah mengenai arah masa depan Halteng, terutama di tengah bencana banjir yang menghantam daerah ini. Keberadaan industri ekstraktif seperti IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park) telah memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Kegelisahan ...
Baca selengkapnya

KRITIK SOLIDARITAS BENCANA BANJIR DI WILAYAH PERTAMBANGAN!!

Gambar
[Ilustrasi Kartun Bantuan Bencana Alam, Diambil Dari Homecare24] Kritik Terhadap Solidaritas: Menyingkap Tirai Kebenaran di Balik Bantuan Kemanusiaan Oleh: Rudhy Pravda  Di tengah-tengah bencana banjir begitu mengerikan yang melanda wilayah pertambangan akibat ulah manusia yang merusak hutan dan gunung, kita disuguhi pemandangan tragis yang menyayat hati. Luapan air yang menghancurkan sungai, tanah perkebunan warga, perkampungan dan rumah-rumah warga, kerugian lainnya dialami, dan kehidupan di sekitarnya adalah dampak nyata dari kerusakan ekologis yang disebabkan oleh eksploitasi tanpa batas dari sektor pertambangan. Dalam momen-momen seperti ini, masyarakat korban bencana seringkali menerima doa-doa duka, tangisan, dukungan solidaritas berupa sumbangan, serta perhatian dari berbagai pihak. Bantuan ini datang tidak hanya dari rakyat, komunitas, organisasi mahasiswa, LSM, dll, tetapi juga dari lembaga pemerintahan, elit politik, industri pertambangan, dan relawan. Meskipun kita pat...
Baca selengkapnya